Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai memanggil sejumlah high wealth individual (HWI) atau wajib pajak kaya untuk menjalani konsultasi dan klarifikasi terkait kepatuhan pajak mereka.
“Kebetulan hari ini juga saya melakukan pemanggilan untuk konsultasi gitu kepada high wealth individuals. Kami punya data-data yang selama ini mungkin tidak pernah terkomunikasikan dengan baik,” ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam acara yang digelar Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).
Bimo menjelaskan bahwa DJP saat ini mempunyai sumber data yang jauh lebih lengkap daripada sebelumnya, termasuk data beneficial owner, data kepemilikan aset, dan informasi transaksi keuangan.
Lanjutkan membaca
Namun, masih ada wajib pajak yang mengira DJP tidak memiliki akses ke data tersebut, sehingga tidak melaporkannya secara penuh dalam SPT.
“Jadi ada banyak sekali sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak. Terkadang wajib pajak mungkin merasa kita nggak mempunyai akses terhadap data tersebut sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan,” kata Bimo.
Menurut Bimo, kondisi ini menimbulkan paradoks fiskal. Wajib pajak berpenghasilan tinggi memiliki kemampuan ekonomi besar, namun pelaporan pajaknya tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Nah kami bisa melihat di situ betapa sebenarnya ada sebuah paradoks. Paradoks dimana seharusnya kebijakan fiskal itu bisa menjadi penyeimbang, bisa menjadi balancer. Supaya ketimpangan sosial, ketimpangan penghasilan itu bisa terminimalisasi,” jelasnya.
Sumber: Temukan banyak ketidaksesuaian data SPT, bos Ditjen Pajak panggil para crazy rich
*Disclaimer*