admin

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan pengusaha batu bara dan sawit pada pekan lalu. Otoritas pajak menuntut mereka supaya lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan peringatan keras kepada ratusan pelaku usaha di sektor kelapa sawit menyusul temuan berbagai modus ketidaksesuaian […]

Jakarta, Intermask – Jumlah pekerja freelance dan pekerja bebas terus tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun peningkatan populasi ini belum berbanding lurus dengan kontribusi pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) hingga akhir Oktober 2025 mencapai Rp 17,87 triliun. Realisasi ini melonjak 41% jika dibandingkan

Jakarta, Intermask – As carbon pricing continues to expand across countries and sectors as part of broader carbon mitigation efforts, design choices are increasingly diverse and flexible to reflect a variety of policy objectives including reducing emissions, raising public revenue, and strengthening energy affordability, energy security, and competitiveness. Covering 79 countries that together account for

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkuat langkah optimalisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) dengan mengajak 1.800 wajib pajak (WP) usaha tambang untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Melalui kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, DJP menegaskan komitmen untuk memaksimalkan potensi pajak yang terus meningkat dari sektor strategis tersebut. Kerja sama tersebut ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Kepatuhan Perpajakan Badan Usaha Pertambangan Minerba. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menuturkan bahwa kolaborasi DJP dan Ditjen Minerba merupakan bagian dari upaya bersama mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. “Pesan Pak Presiden kembali ke pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama membangun sistem ekonomi Indonesia yang berkeadilan, yaitu pentingnya prinsip gotong royong,” ujar Bimo dalam keterangannya, Kamis (28/11/2025). DJP mencatat, jumlah wajib pajak di sektor minerba terus meningkat dalam lima tahun terakhir dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3% per tahun. Pada 2021 terdapat 6.321 wajib pajak, dan angkanya naik menjadi 7.128 pada 2025. Penerimaan pajak dari sektor ini juga menunjukkan tren positif, terutama dari pertambangan mineral logam yang melonjak lebih dari 10 kali lipat, dari Rp 4 triliun pada 2016 menjadi Rp 45 triliun pada 2024. Sementara itu, penerimaan pajak dari batubara bergerak fluktuatif mengikuti pergerakan harga komoditas global. “Kami tidak bisa berdiri sendiri apabila tidak ada sumbangsih dari bapak ibu selaku pelaku ekonomi (sektor minerba) yang menyumbang 20% sampai 25% dari penerimaan negara,” ujar Bimo. Untuk memaksimalkan penerimaan, DJP dan Ditjen Minerba memperkuat pertukaran data dan informasi. Integrasi aplikasi Minerba-One milik Kementerian

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terdapat penambahan piutang pajak sampai dengan hampir Rp140 triliun pada periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2025.  Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rosmauli memaparkan bahwa saldo piutang pajak awal 2025 tercatat sebesar Rp35,2 triliun. Ini meliputi saldo bruto Rp75,3 triliun,

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat strategi pengawasan pajak dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, terutama melalui implementasi sistem Coretax. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi, khususnya pada segmen wajib pajak besar atau konglomerat. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa DJP kini menerapkan konsep compliance by design untuk

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggeber persiapan internal jelang serah terima penuh (handover) sistem Coretax pada 15 Desember 2025.  Salah satu langkah kunci adalah pembentukan task force khusus berisi 24 programmer terbaik yang dipilih dari berbagai unit teknis di DJP untuk mengikuti pelatihan intensif sebulan penuh. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan

Jakarta, Intermask – Sistem deposit pajak pada platform Coretax dinilai menjadi salah satu penyebab data realisasi sejumlah jenis pajak mengalami kontraksi, baik secara bruto maupun neto, menjelang penutupan tahun anggaran 2025. Berdasarkan laporan APBN hingga akhir Oktober 2025, penerimaan pajak secara neto mencapai Rp1.459,03 triliun atau 70,2% dari outlook semester I/2025. Adapun realisasi bruto tercatat

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kerjasama internasional untuk mempersempit ruang gerak pelaku penggelapan dan penghindaran pajak. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan Indonesia saat ini menjalin kolaborasi intensif dengan sejumlah negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Malaysia, hingga Australia. Setiap negara mitra memiliki keunggulan berbeda yang mendukung penanganan