admin

Jakarta, Intermask – Pemerintah resmi menerapkan Coretax sebagai sistem pelaporan pajak baru untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun Pajak 2025. Sistem ini berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dan menghadirkan transformasi menyeluruh dalam pengisian dan pelaporan SPT. Dalam webinar bertajuk “Coretax: Recent Developments and Updates on Usage” yang digelar RSM Indonesia pada Selasa […]

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menerapkan aturan anti penghindaran pajak atau anti avoidance rule pada revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022, yang di antaranya mengatur pemberian insentif PPh final UMKM 0,5%.  Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya, dalam amandemen PP tersebut, akan melanjutkan insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5% bagi pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp4,8

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan telah berhasil mengumpulkan Rp 11,48 triliun dari 200 wajib pajak (WP) besar yang menunggak pembayaran. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijanto menjelaskan, angka tersebut merupakan bagian dari target penagihan Rp 20 triliun hingga akhir 2025. “Data terakhir per hari kemarin, dari target kami sampai Desember sekitar

Jakarta, Intermask – Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen bagi UMKM secara permanen. Ketua Asosiasi Industri UMKM Indonesia Akumandiri Hermawati Setyorinny mengatakan pemberlakuan PPh final secara permanen memberi kepastian bagi pelaku usaha. Adapun PPh final diterapkan bagi pelaku usaha dengan omzet 500 juta sampai Rp 4,8 miliar per tahun. Sedangkan pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp

Jakarta, Intermask – Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan direvisi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto saat rapat dengan Komisi XI DPR.Dalam penjelasannya, Bimo menyebut ada 5 PP yang telah diterbitkan, sementara 1 lainnya belum diterbitkan. Aturan yang terbit, pertama, PP No.

Jakarta, Intermask – Pemerintah belakangan mengungkap sejumlah modus dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) bagi pengusaha UMKM untuk mengakali insentif pajak penghasilan (PPh) final 0,5%.  Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyebut ada beberapa pengusaha UMKM yang melakukan tax planning berupa praktik menahan omzet (bunching) dan memecah usaha (firm-splitting). Modus itu diduga dilakukan melalui wajib pajak