admin

PMK 67 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Benang Kapas

Tax /

Jakarta, Intermask – Menteri Keuangan menerbitkan beleid Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Benang Kapas mengatur tentang pengenaan bea masuk tambahan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor produk benang kapas. Berikut adalah ringkasan peraturan tersebut: Latar Belakang dan Pertimbangan: Peraturan ini dibuat dengan […]

PMK 67 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Benang Kapas Read More »

OECD publishes the third batch of updated transfer pricing country profiles with new insights on hard-to-value intangibles and simplified distribution rules

Berita /

Jakarta, Intermask – The OECD has released a new batch of updated transfer pricing country profiles, reflecting the current transfer pricing legislation and practices of 25 jurisdictions and including for the first time the profiles of Cabo Verde, Guatemala, Thailand, United Arab Emirates, and Zambia. This third batch of country profiles present new information on

OECD publishes the third batch of updated transfer pricing country profiles with new insights on hard-to-value intangibles and simplified distribution rules Read More »

DJP Bongkar Modus Pengusaha CPO, Manipulasi Harga

Berita /

Jakarta, Intermask – Melansir keterangan resminya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak 282 wajib pajak yang diduga terlibat dalam praktik pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya atau underinvoicing. Dari jumlah tersebut, 257 wajib pajak menggunakan modus misklasifikasi barang dengan melaporkan produk turunan CPO sebagai Palm Oil Mill Effluent (POME)

DJP Bongkar Modus Pengusaha CPO, Manipulasi Harga Read More »

Tindak Lanjut atas Data Konkrit

Tax /

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan beleid Per-18 tahun 2025 tentang Tindak Lanjut atas Data Konkrit yang mengatur tentang tindak lanjut atas data konkret. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berikut ringkasannya: Latar Belakang: Dasar Hukum: Definisi: Jenis

Tindak Lanjut atas Data Konkrit Read More »

Ditjen Pajak Siap Dukung Proyek Single Profile dengan Bea Cukai

Berita /

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bakal mendukung rencana pembangunan single profile guna mengintegrasikan data wajib pajak/wajib bayar/pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Untuk diketahui, rencana pembangunan single profile itu menjadi salah satu arah kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan negara pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025—2029. Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri

Ditjen Pajak Siap Dukung Proyek Single Profile dengan Bea Cukai Read More »

Pengusaha Ritel Modern Minta Pekerjanya Dapat Pengurangan Pajak

Berita /

Jakarta, Intermask – Pemerintah sudah menggelontorkan paket program stimulus ekonomi yang terdiri dari 8 program akselerasi di tahun 2025, 4 program yang dilanjutkan ke 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Salah satu program yang mencakup di dalamnya adalah PPh 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata.Selain itu, paket ini juga termasuk program pembebasan

Pengusaha Ritel Modern Minta Pekerjanya Dapat Pengurangan Pajak Read More »

PMK Nomor 72 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah

Tax /

Jakarta, Intermask – Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025, berikut ringkasannya: Latar Belakang Perubahan ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas

PMK Nomor 72 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Read More »

Mengapa Perusahaan melakukan transaksi afiliasi?

Business, Transfer Pricing /

Jakarta, Intermask – Ada yang tidak berani menjawab pertanyaan dari pemeriksa terkait transaksi afiliasi. Yuk kita bahas… Selamat siang … Perusahaan kami sedang diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ada pertanyaan dari pemeriksa KPP apa alasan Perusahaan saudara melakukan transaksi afiliasi?. Saya takut menjawab, karena khawatir akan berdampak terhadap hasil pemeriksaan. Jawabannya apa yaa… Dari:

Mengapa Perusahaan melakukan transaksi afiliasi? Read More »

2025, Eksportir Curangi Dokumen Ekspor CPO

Berita /

Jakarta, Intermask – DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan sepanjang 2025 ada 25 eksportir yang mencurangi dokumen ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Modus yang dilakukan adalah underinvoicing atau praktik mencantumkan nilai harga atau barang transaksi lebih rendah dari nilai atau harga sebenarnya. Data itu berdasarkan temuan dari operasi gabungan

2025, Eksportir Curangi Dokumen Ekspor CPO Read More »

Tetap Semangat dalam Mengejar Target Penerimaan Pajak

Berita /

Jakarta, Intermask – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menganggap tak tercapainya target penerimaan pajak bukan disebabkan kesalahan para petugas pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Menurutnya, target penerimaan pajak yang sulit tercapai lebih disebabkan perekonomian yang tengah lesu. “Saya pernah bilang di meeting besar, bukan salah orang pajak itu (target penerimaan) enggak tercapai, tapi karena ekonominya

Tetap Semangat dalam Mengejar Target Penerimaan Pajak Read More »