admin

Jakarta, Intermask – Sepanjang 2025, sebanyak 4,7 juta kendaraan bermotor dari total 16 juta objek kendaraan bermotor yang terdaftar di Jawa Tengah menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan demikian, hanya sekitar 11,3 juta kendaraan yang sudah membayar pajak hingga akhir 2025. Penunggakan ini menyebabkan hilangnya potensi pendapatan daerah hingga sekitar Rp2,1 triliun. Danang Wicaksono selaku […]

Jakarta, Intermask – Pemerintah secara resmi memutuskan untuk membatalkan penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) pada tahun 2026. Tidak hanya itu, kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) serta Harga Jual Eceran (HJE) rokok juga dipastikan tidak akan mengalami kenaikan pada periode tersebut. Keputusan ini memaksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memutar otak

Jakarta, Intermask – Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 menandai penguatan kebijakan pengawasan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. PMK 111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak ditetapkan sebagai upaya pembinaan terhadap wajib pajak dalam kerangka penerapan sistem self assessment perpajakan, dengan menekankan pentingnya pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan guna mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan,

Jakarta, Intermask – Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan pajak daerah yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu oleh konsumen akhir. PBJT menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan publik di daerah. Salah satu objek PBJT adalah jasa hiburan. Berdasarkan ketentuan perpajakan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah secara resmi menetapkan tarif bunga terbaru yang berlaku sebagai dasar penghitungan sanksi administratif dan imbalan bunga untuk periode 1 Januari hingga 31 Januari 2026. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 10/MK/EF/2025. Keputusan ini menjadi instrumen penting bagi Wajib Pajak dalam menghitung konsekuensi finansial dari setiap aktivitas perpajakan

Jakarta, Intermask – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Peraturan yang diundangkan pada 31 Desember 2025 ini bertujuan memperketat pengawasan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang menerima penghasilan dari luar Indonesia maupun Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang menerima penghasilan dari