admin

Jakarta Intemask – Investor kripto di 48 negara akan mulai data transaksi dompet kripto mereka dicatat untuk kepentingan pajak pada 2026, menjelang implementasi resmi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) pada 2027. Melansir Cointelegraph Jumat (2/1/2026), CARF merupakan kerangka kerja transparansi pajak internasional yang dikembangkan oleh OECD, bertujuan untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka, tanpa memandang lokasi […]

Jakarta, Intermask – Mahkamah Agung (MA) menegaskan pidana denda dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan wajib dibayar dan tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan. Penegasan tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Ketentuan itu diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 ayat

Jakarta, Intermask – Menjelang akhir tahun 2025 lalu, terjadi antrean di sejumlah kantor pelayanan pajak (KPP) terkait aktivasi akun Coretax. Lalu, yang menjadi pertanyaan banyak wajib pajak adalah, apakah tenggat waktu atau deadline aktivasi akun Coretax pada 31 Desember 2025? Dikutip dari laman resminya, Jumat (2/1/2026), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut, untuk wajib pajak pada umumnya, aktivasi

Jakarta, Intermask – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, rencana pengenaan bea keluar ekspor batu bara, antara lain dimaksudkan untuk mengimbangi besarnya restitusi pajak yang selama ini dinikmati pelaku usaha tambang. Menurut Purbaya, jika dihitung secara bersih, penerimaan negara dari sektor batu bara justru bisa menjadi negatif setelah memperhitungkan berbagai kewajiban yang dibayar pelaku

Jakarta, Intermask – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun ini masih di bawah target anggaran pedapatan dan belanja negara (APBN). Kondisi pendapatan yang lebih rendah dari target atau shortfall berdampak pada melebarnya defisit anggaran 2025. Purbaya menyatakan detail realisasi penerimaan pada 2025 baru akan diumumkan pada pekan pertama 2026. “Pajak seperti yang Anda lihat sebelum-sebelumnya, berada di bawah

Jakarta, Intermask – Informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencabut status Amazon Services Europe S.a.r.l sebagai Pemungut pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronika (PPN PMSE) menjadi salah satu berita populer sepanjang Selasa (30/12). Pencabutan Amazon Service sebagai PPN PMSE dilakukan lantaran Amazon dinilai sudah tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mengandalkan pengawasan dan penindakan dalam mengejar target penerimaan negara senilai Rp336 triliun pada 2026.  Adapun target penerimaan naik dari versi Nota Keuangan yakni Rp334 triliun. Target tersebut sudah memasukkan asumsi penerimaan dari bea keluar batu bara dan emas yang rencananya berlaku mulai awal

Jakarta, Intermask – Romania today became the first Associate of the OECD Development Assistance Committee (DAC), the leading international forum for bilateral providers of development co-operation. As a DAC Associate, Romania will contribute to the mandate of the DAC to promote development co-operation and contribute to sustainable development. Associate status allows non-Members to participate in

Jakarta, Intermask – Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan perpajakan yang akan mulai berlaku pada 2026. Arah kebijakan tersebut menegaskan tidak adanya penambahan jenis pajak baru maupun kenaikan tarif, dengan fokus pada reformasi sistem, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penyesuaian standar global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan pajak 2026 tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Jakarta, Intermask – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah sampai saat ini belum menetapkan rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 2026. Menurut dia, kebijakan tersebut masih memerlukan kajian, salah satunya dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. “Belum ada sampai sekarang. Kami lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau nggak,” ujar Purbaya, di