Berita

Intermask, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan apresiasi terhadap kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) setelah sebelumnya lembaga tersebut menjadi sorotan publik. Pemerintah bahkan sempat mempertimbangkan pembubaran DJBC dan menggantikan fungsinya dengan perusahaan inspeksi dan verifikasi asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS). Namun, setelah dilakukan rotasi besar-besaran di lingkungan Kementerian Keuangan, kinerja

Intermask, Jakarta – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan perhatian serius terhadap aspek perpajakan dalam industri pertambangan timah di Indonesia. Mengingat status Indonesia sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia, optimalisasi penerimaan negara melalui pajak dan non-pajak menjadi instrumen krusial untuk memastikan kekayaan alam tersebut memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional. Dalam lanskap

Intermask, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2026 mengalami defisit sebesar Rp135,7 triliun. Nilai tersebut setara dengan 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN mencerminkan kondisi ketika pendapatan negara lebih rendah dibandingkan belanja negara. Hingga 28 Februari 2026, pendapatan negara mencapai Rp358 triliun,

Intermask, Jakarta – Pemerintah menyatakan belum memiliki rencana untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur pelebaran batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah mengikuti rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Senin (16/3/2026). Purbaya menjelaskan

Intermask, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan tarif baru pungutan dana perkebunan untuk ekspor kelapa sawit, crude palm oil (CPO), dan berbagai produk turunannya. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026 yang merevisi PMK 69/2025. Aturan ini mulai berlaku dua hari setelah diterbitkan pada 27 Februari 2026, yakni