Berita

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyelesaian sengketa pajak yang signifikan sepanjang 2024. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2024, tingkat kemenangan DJP atas banding dan gugatan di Pengadilan Pajak pada 2024 mencapai 44,14%. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya 41,14%. Sepanjang 2024, DJP telah menangani 9.647 […]

Jakarta, Intermask – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan pemberian insentif berupa tax deduction atau mekanisme pengurangan penghasilan bruto atau neto sebelum menghitung pajak terutang hingga 200%. Direktur Pendanaan Badan Otorita IKN, Insyafiah menjelaskan bahwa tersebut dirancang untuk memberikan pengurangan pajak signifikan sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam percepatan pembangunan Nusantara. “Skema Sumbangan Strategis ini memberikan pengurangan penghasilan

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital atau pajak digital mencapai Rp43,75 triliun hingga 31 Oktober 2025. Direktur P2Humas DJP Rosmauli menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp43,75 triliun itu merupakan akumulasi sejak 2020. Penerimaan itu berasal dari empat pos pungutan. Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak alias DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memeriksa lebih dari 50.000 wajib pajak baik badan maupun orang pribadi selama tahun lalu.  Meski demikian, rasio cakupan pemeriksaan alias audit coverage ratio pajak turun dari 1% menjadi 0,83% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah pemeriksaan terhadap wajib pajak (WP) masih di bawah standar

Jakarta, Intermask – Mulai tahun pajak 2025, seluruh administrasi perpajakan di Indonesia akan dilakukan melalui satu aplikasi terpadu: Coretax DJP. Perubahan besar ini juga mencakup kewajiban pelaporan SPT Tahunan 2025, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan.  Dengan tenggat penyampaian masing-masing pada Maret 2026 dan April 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong wajib pajak

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjuk lima perusahaan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) yang baru. Kelimanya adalah perusahaan asal luar negeri, yakni Notion Labs, Inc., Roblox Corporation, Mixpanel, Inc., MEGA Privacy Kft, dan Scorpios Tech FZE. PPN PMSE adalah jenis pajak atas transaksi produk atau jasa

Jakarta, Intermask – Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil pemerintah untuk membahas potensi kembali diaturnya pajak impor pakaian bekas. Seperti diketahui, pajak impor pakaian bekas sebelumnya ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 132 Tahun 2015 yang dicabut pada 2017. Anggota Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto menyatakan Komisi VI telah menerima penjelasan dari Aliansi Pedagang Pakaian

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempercepat modernisasi layanan pembayaran pajak melalui pengembangan kanal pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) 2023 yang menyoroti perlunya peningkatan pada indikator pembayaran elektronik. Sebagai tahap awal, Ditjen Pajak telah

Jakarta, Intermask – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pengusaha bahwa pemerintah masih menggelontorkan berbagai insentif dan pembebasan pajak. Dengan insentif pajak berupa tax holiday maupun tax allowance itu, target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% itu diharapkan bisa terlampaui. Pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) Indonesia, Airlangga menyampaikan kepada para pengusaha yang tergabung di organisasi

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan pengusaha batu bara dan sawit pada pekan lalu. Otoritas pajak menuntut mereka supaya lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan peringatan keras kepada ratusan pelaku usaha di sektor kelapa sawit menyusul temuan berbagai modus ketidaksesuaian