Berita

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bruto mencatatkan kinerja yang positif sepanjang Januari-Oktober 2025. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, mengatakan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 214,6 triliun atau meningkat 3,6 persen (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang […]

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan terkait perkembangan terbaru implementasi keterbukaan informasi keuangan lintas negara, termasuk perluasan cakupan common reporting standard (CRS) serta skema pelaporan aset kripto melalui crypto asset reporting framework (CARF). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan kedua sistem global ini bakal mulai saling bertukar data pada 2027 untuk informasi tahun pajak 2026.

Jakarta, Intermask – Penerimaan pajak hingga Oktober 2025 mulai berada di zona waspada menjelang penutupan tahun anggaran. Pertumbuhan penerimaan bruto tidak cukup kuat mengimbangi tekanan di sisi neto yang tergerus oleh lonjakan restitusi dan pelemahan PPN. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mencatat realisasi pajak bruto hingga akhir Oktober 2025 mencapai Rp 1.799,55 triliun atau bertumbuh

Jakarta, Intermask – Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, menyampaikan kesiapan penggunaan Core Tax Administration System (Coretax) semakin matang. Dipastikan pada pertengahan Desember 2025, DJP bakal memiliki kontrol penuh atas coretax. “Coretax masih masa retensi atau garansi, sampai 15 Desember baru diserahterimakan kepada DJP dari pihak ketiga,” ujar Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI di Kompleks

Jakarta, Intermask – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 menunjukkan sinyal serius bahwa pemulihan ekonomi domestik belum sepenuhnya berjalan. Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia, Erwin Aksa menuturkan penerimaan pajak hingga September 2025 baru mencapai 59% dari target APBN 2025 dan 62% dari outlook pemerintah. Dia menyebut tekanan ini terutama muncul dari sektor-sektor berbasis

Jakarta, Intermask – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan I bersama delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah koordinasinya melakukan aksi penagihan serentak berupa pemblokiran rekening terhadap 37 penunggak pajak, Kamis (20/11/2025). Langkah tegas ini menyasar tunggakan pajak dengan total nilai Rp 480,19 miliar. Sebelum sampai pada tindakan pemblokiran, para  Juru Sita

Jakarta, Intermask – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan sejumlah strategi yang akan menjadi fokus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengamankan penerimaan negara pada awal tahun 2026.  Upaya itu mencakup penguatan layanan elektronik, optimalisasi basis data, hingga perluasan cakupan pajak di sektor digital. Bimo menjelaskan, DJP akan melanjutkan penguatan sistem pelayanan elektronik sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. 

Jakarta, Intermask – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak berinisial SHB di Semarang. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Nurbaeti Munawaroh, menjelaskan langkah ini diambil setelah SHB tidak merespons berbagai upaya persuasif yang sudah ditempuh otoritas pajak. SHB adalah wajib pajak KPP Madya Dua Semarang dan memiliki

Jakarta, Intermask – Pemerintah resmi menerapkan Coretax sebagai sistem pelaporan pajak baru untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun Pajak 2025. Sistem ini berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dan menghadirkan transformasi menyeluruh dalam pengisian dan pelaporan SPT. Dalam webinar bertajuk “Coretax: Recent Developments and Updates on Usage” yang digelar RSM Indonesia pada Selasa

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menerapkan aturan anti penghindaran pajak atau anti avoidance rule pada revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022, yang di antaranya mengatur pemberian insentif PPh final UMKM 0,5%.  Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya, dalam amandemen PP tersebut, akan melanjutkan insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5% bagi pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp4,8