Berita

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan telah berhasil mengumpulkan Rp 11,48 triliun dari 200 wajib pajak (WP) besar yang menunggak pembayaran. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijanto menjelaskan, angka tersebut merupakan bagian dari target penagihan Rp 20 triliun hingga akhir 2025. “Data terakhir per hari kemarin, dari target kami sampai Desember sekitar […]

Jakarta, Intermask – Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen bagi UMKM secara permanen. Ketua Asosiasi Industri UMKM Indonesia Akumandiri Hermawati Setyorinny mengatakan pemberlakuan PPh final secara permanen memberi kepastian bagi pelaku usaha. Adapun PPh final diterapkan bagi pelaku usaha dengan omzet 500 juta sampai Rp 4,8 miliar per tahun. Sedangkan pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp

Jakarta, Intermask – Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan direvisi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto saat rapat dengan Komisi XI DPR.Dalam penjelasannya, Bimo menyebut ada 5 PP yang telah diterbitkan, sementara 1 lainnya belum diterbitkan. Aturan yang terbit, pertama, PP No.

Jakarta, Intermask – Pemerintah belakangan mengungkap sejumlah modus dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) bagi pengusaha UMKM untuk mengakali insentif pajak penghasilan (PPh) final 0,5%.  Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyebut ada beberapa pengusaha UMKM yang melakukan tax planning berupa praktik menahan omzet (bunching) dan memecah usaha (firm-splitting). Modus itu diduga dilakukan melalui wajib pajak

Jakarta, Intermask – Dalam rangka memperluas kanal komunikasi Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direkorat Jenderal Pajak (Kring Pajak 1500200) selaku unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang layanan informasi dan pengaduan perpajakan, Kring Pajak 1500200 memperluas kanal komunikasi melalui akun media sosial resmi Instagram dan TikTok. Perincian nama akun resmi pada kedua kanal tersebut

Jakarta, Intermask – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan untuk menjadikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) orang pribadi sebesar 0,5 persen sebagai aturan permanen. Kebijakan tersebut berpeluang diberlakukan dengan persyaratan, adanya kepatuhan dari para pelaku UMKM. “Aspirasinya bagus, nanti kita pikirkan. Sebetulnya, kalau UMKM betul-betul enggak

Jakarta, Intermask – Menjelang akhir tahun 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI terus menggenjot para Wajib Pajak (WP) agar segera membayarkan kewajibannya. Kemenkeu memastikan terus memburu para penunggak agar realisasi penerimaan pajak bisa lebih maksimal. Tercatat, realisasi penerimaan pajak per September 2025 baru mencapai Rp1.295,3 triliun atau 62,4 persen dari outlook APBN 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi

Jakarta, Intermask – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih terus menagih para pengemplang pajak yang jumlahnya mencapai 200 Wajib Pajak (WP). Purbaya yakin, pihaknya dapat mengumpulkan Rp 20 triliun hingga akhir tahun ini dari total Rp 50 triliun pajak yang dikemplang. “Kita kumpulkan terus, kan target Rp 50 triliun. Tapi enggak bisa langsung

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyoroti fenomena orang kaya yang kekayaannya naik tajam tetapi kontribusi pajaknya tidak bergerak. Temuan di lapangan menunjukkan banyak wajib pajak yang membukukan kenaikan aset besar dari tahun ke tahun tanpa setoran pajak yang sepadan. Pemeriksa Pajak Madya KPP Madya Karawang, Joko Ismuhadi, menyebut situasi tersebut muncul berulang.

Jakarta, Intermask – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mengejar target penerimaan pajak hingga akhir tahun 2025 ini. Salah satunya adalah dengan menebar ratusan surat cinta atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada pengusaha. Hal ini dilakukan agar pengusaha yang belum membayarkan kewajibannya, bisa melakukan secara