Berita

Jakarta, Intermask – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan banyak wajib pajak yang melaporkan pengaduan soal Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) melalui saluran “Lapor Pak Purbaya”. Ia mengatakan bahwa terdapat 79 laporan wajib pajak yang menyoroti cara penyampaian SP2DK oleh Account Representative (AR) . Para pelapor menilai petugas pajak tersebut tidak komunikatif […]

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengirimkan email resmi sebagai pengingat bagi Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak. Email tersebut merupakan bentuk komitmen DJP dalam membantu penyelesaian administrasi perpajakan Wajib Pajak agar berjalan lancar dan tanpa kendala. Berkenaan dengan kegiatan tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: Agar menjadi perhatian untuk seluruh

Jakarta, Intermask – The OECD has released a new batch of updated transfer pricing country profiles, reflecting the current transfer pricing legislation and practices of 25 jurisdictions and including for the first time the profiles of Cabo Verde, Guatemala, Thailand, United Arab Emirates, and Zambia. This third batch of country profiles present new information on

Jakarta, Intermask – Melansir keterangan resminya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak 282 wajib pajak yang diduga terlibat dalam praktik pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya atau underinvoicing. Dari jumlah tersebut, 257 wajib pajak menggunakan modus misklasifikasi barang dengan melaporkan produk turunan CPO sebagai Palm Oil Mill Effluent (POME)

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bakal mendukung rencana pembangunan single profile guna mengintegrasikan data wajib pajak/wajib bayar/pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Untuk diketahui, rencana pembangunan single profile itu menjadi salah satu arah kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan negara pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025—2029. Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri

Jakarta, Intermask – Pemerintah sudah menggelontorkan paket program stimulus ekonomi yang terdiri dari 8 program akselerasi di tahun 2025, 4 program yang dilanjutkan ke 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Salah satu program yang mencakup di dalamnya adalah PPh 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata.Selain itu, paket ini juga termasuk program pembebasan

Jakarta, Intermask – DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan sepanjang 2025 ada 25 eksportir yang mencurangi dokumen ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Modus yang dilakukan adalah underinvoicing atau praktik mencantumkan nilai harga atau barang transaksi lebih rendah dari nilai atau harga sebenarnya. Data itu berdasarkan temuan dari operasi gabungan

Jakarta, Intermask – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menganggap tak tercapainya target penerimaan pajak bukan disebabkan kesalahan para petugas pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Menurutnya, target penerimaan pajak yang sulit tercapai lebih disebabkan perekonomian yang tengah lesu. “Saya pernah bilang di meeting besar, bukan salah orang pajak itu (target penerimaan) enggak tercapai, tapi karena ekonominya

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meminta masyarakat untuk tidak panik jika menerima email terkait tunggakan pajak.Melansir akun Instagram @ditjenpajakri, hal pertama yang dilakukan yaitu memastikan email tersebut resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dikirim menggunakan domain pajak.go.id. Jika mendapatkan email tunggakan pajak, berikut beberapa langkah yang harus dilakukan oleh wajib

Jakarta, Intermask – Mengutip dari Bisnis.com, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang menyusun peraturan menteri keuangan yang baru untuk menampung perubahan skema pertukaran informasi keuangan dalam Amandements to the Common Reporting Standard alias CRS OECD. Rencana perubahan beleid itu dilakukan melalui perubahan ketiga PMK No.70/2017 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan