Berita

Jakarta, Intermask – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah satu lapisan (layer) tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun ini. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus memberikan ruang bagi produsen rokok ilegal agar masuk ke dalam sistem legal. Purbaya menyampaikan bahwa penambahan lapisan tarif CHT masih dalam tahap pembahasan. Melalui kebijakan […]

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 282.047 Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025 hingga 19 Januari 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menjelaskan bahwa dari total 282.047 SPT tahunan yang telah diterima, mayoritas berasal dari Wajib Pajak

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini bisa menyita dan menjual saham para penunggak pajak. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-26/PJ/2025 yang ditetapkan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 31 Desember 2025. Aturan ini menjadi turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan

Jakarta, Intermask – China sedang memperketat upaya untuk mengenakan pajak atas aset luar negeri yang tidak dilaporkan milik warganya, seiring upaya otoritas untuk menutup defisit anggaran yang semakin melebar. Namun, bahkan dalam masyarakat yang dikontrol ketat di Beijing, penindakan ini terbukti tidak merata. Meskipun otoritas lokal dapat hingga batas tertentu mengidentifikasi siapa yang menyimpan uang

Jakarta, Intermask – Pemerintah Dominika mengumumkan serangkaian kebijakan fiskal untuk meringankan beban ekonomi masyarakat melalui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk atas barang kebutuhan pokok. Menteri Keuangan Irving McIntyre menyampaikan pemerintah telah mengajukan usulan pembebasan PPN atas 26 jenis barang kebutuhan pokok kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. “Untuk mengurangi kesulitan pada rakyat, kami

Jakarta, Intermask – Pemerintah Fiji mencatat kinerja pendapatan negara yang positif pada kuartal pertama tahun anggaran 2025–2026, meskipun negara tersebut telah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 15 persen menjadi 12,5 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian Fiji tetap berjalan kuat di tengah kebijakan penurunan tarif pajak. Berdasarkan Laporan Sementara Kinerja Fiskal Kuartal I

Jakarta, Intermask – Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) resmi menerbitkan panduan administratif (administrative guidance) terbaru yang mengatur berbagai ketentuan safe harbour dalam skema Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion (GloBE) Rules. Langkah ini dinilai sebagai angin segar bagi perusahaan multinasional yang menuntut penyederhanaan sistem perpajakan lintas negara. Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, menegaskan bahwa panduan kali