Berita

PMK 100/2025 Resmi Berlaku, Aturan Akuntansi Pemerintah Diperbarui

Jakarta. Intermask – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagai dasar pembaruan kebijakan akuntansi di lingkungan pemerintah pusat. Pembaruan ini dilakukan berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan penerapan akuntansi pada laporan keuangan kementerian/lembaga, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, serta laporan keuangan pemerintah pusat. Melalui PMK ini, pemerintah […]

PMK 100/2025 Resmi Berlaku, Aturan Akuntansi Pemerintah Diperbarui Read More »

Pajak Sewa UMKM di Malaysia Diturunkan, Kini Jadi 6%

Jakarta, Intermask – Pemerintah Malaysia mengambil langkah untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menurunkan pajak jasa atas sewa properti usaha. Tarif pajak yang sebelumnya 8% kini diturunkan menjadi 6%, sebagaimana diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pidato Tahun Baru. Pajak jasa atas sewa ini mulai berlaku pada 1

Pajak Sewa UMKM di Malaysia Diturunkan, Kini Jadi 6% Read More »

Menyongsong Era QRTC sebagai Jawaban atas Pajak Minimum Global

Jakarta, Intermask – Implementasi Pajak Minimum Global (GMT) sebesar 15% kini menjadi standar baru dalam lanskap perpajakan internasional yang harus segera diantisipasi oleh para pelaku usaha di Indonesia. Sejalan dengan pengadopsian kebijakan ini melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024, skema insentif konvensional seperti tax holiday dinilai telah kehilangan taringnya. Pemerintah Menatap Alternatif Baru Melani Dewi

Menyongsong Era QRTC sebagai Jawaban atas Pajak Minimum Global Read More »

Skandal Pajak Korea Selatan: Negara “Menghapus” Rp16,5 Triliun Pajak Demi Percantik Angka

Jakarta, Intermask – Badan Audit dan Inspeksi Korea Selatan mengungkap skandal serius di tubuh National Tax Service (NTS). Lembaga pemungut pajak negara itu terbukti secara ilegal menghapus sedikitnya 1,4268 triliun won pajak yang seharusnya masih dapat ditagih dari para penunggak pajak. Praktik ini dilakukan bukan karena ketidakmampuan hukum, melainkan untuk menurunkan angka pajak tak tertagih

Skandal Pajak Korea Selatan: Negara “Menghapus” Rp16,5 Triliun Pajak Demi Percantik Angka Read More »

Pemerintah Resmi Rilis UU APBN 2026: Target Penerimaan Pajak Tembus Rp2.693 Triliun

Jakarta, Intermask – Pemerintah akhirnya mempublikasikan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 atau UU APBN 2026.UU APBN 2026 tersebut diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2025, tetapi baru diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara kemarin, Rabu (7/1). DPR telah mengesahkan RUU APBN 2026 menjadi Undang-undang dalam

Pemerintah Resmi Rilis UU APBN 2026: Target Penerimaan Pajak Tembus Rp2.693 Triliun Read More »

4,7 Juta Kendaraan Menunggak PKB, Jateng Kehilangan Potensi Rp2,1 Triliun

Jakarta, Intermask – Sepanjang 2025, sebanyak 4,7 juta kendaraan bermotor dari total 16 juta objek kendaraan bermotor yang terdaftar di Jawa Tengah menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan demikian, hanya sekitar 11,3 juta kendaraan yang sudah membayar pajak hingga akhir 2025. Penunggakan ini menyebabkan hilangnya potensi pendapatan daerah hingga sekitar Rp2,1 triliun. Danang Wicaksono selaku

4,7 Juta Kendaraan Menunggak PKB, Jateng Kehilangan Potensi Rp2,1 Triliun Read More »

Purbaya Siap Buru Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Jakarta, Intermask – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan baja asal China yang diduga menunggak pajak, meskipun perusahaan tersebut memiliki pendapatan tahunan yang diperkirakan mencapai Rp4 triliun. Menurut Purbaya, penindakan tersebut akan diawali dengan pembenahan internal pada unit pemungut penerimaan negara, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal

Purbaya Siap Buru Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak Read More »

Strategi Bea Cukai Kejar Target Rp336 Triliun di Tengah Pembatalan Cukai MBDK 2026

Jakarta, Intermask – Pemerintah secara resmi memutuskan untuk membatalkan penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) pada tahun 2026. Tidak hanya itu, kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) serta Harga Jual Eceran (HJE) rokok juga dipastikan tidak akan mengalami kenaikan pada periode tersebut. Keputusan ini memaksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memutar otak

Strategi Bea Cukai Kejar Target Rp336 Triliun di Tengah Pembatalan Cukai MBDK 2026 Read More »

Mulai Berlaku 2026, PMK 111/2025 Atur Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

Jakarta, Intermask – Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 menandai penguatan kebijakan pengawasan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. PMK 111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak ditetapkan sebagai upaya pembinaan terhadap wajib pajak dalam kerangka penerapan sistem self assessment perpajakan, dengan menekankan pentingnya pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan guna mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan,

Mulai Berlaku 2026, PMK 111/2025 Atur Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Read More »

Dilema Pajak Hiburan pada Usaha Spa: Layanan Kesehatan atau Hiburan?

Jakarta, Intermask – Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan pajak daerah yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu oleh konsumen akhir. PBJT menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan publik di daerah. Salah satu objek PBJT adalah jasa hiburan. Berdasarkan ketentuan perpajakan

Dilema Pajak Hiburan pada Usaha Spa: Layanan Kesehatan atau Hiburan? Read More »