Berita

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan khusus administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak yang terdampak bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada tahun 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-251/PJ/2025 yang ditetapkan pada 15 Desember 2025. Dalam keputusan tersebut, DJP menyatakan bencana banjir, banjir […]

Jakarta, Intermask – This edition of Revenue Statistics provides final data on tax revenues in OECD countries for 2023 and preliminary data for 2024, a year in which short- and long-term spending pressures prompted several OECD countries to introduce measures to increase revenues. In 2024, the average tax-to-GDP ratio of OECD countries increased by 0.3

Jakarta, Intermask – DJP buka suara soal bantuan banjir Sumatera dari luar negeri yang dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan bantuan bencana yang dikirim dari luar negeri bisa mendapatkan fasilitas bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun dengan syarat tertentu. Rosmauli menjelaskan ketentuan mengenai fasilitas bebas PPN untuk bantuan bencana dari luar negeri

Jakarta, Intermask – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pengaturan pajak atas transaksi penjualan saham dan instrumen derivatif berupa kontrak berjangka yang dinilai berpotensi menimbulkan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) lebih rendah serta ketidakpastian hukum. Dalam laporan Ikhitisar Hasil Pemeriksaan Semester I-2025, BPK mengungkapkan bahwa hingga kini masih berlaku Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana

Jakarta, Intermask – Dalam rangka mewujudkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta memperhatikan berbagai masukan dari Wajib Pajak, khususnya terkait pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan kode billing, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan

Jakarta, Intermask – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah sampai saat ini belum menetapkan rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 2026. Menurut dia, kebijakan tersebut masih memerlukan kajian, salah satunya dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. “Belum ada sampai sekarang. Kami lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau nggak,” ujar Purbaya, di

Jakarta, IMC Indonesia – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti tertundanya pengenaan pajak karbon yang telah tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias HPP yang disahkan 2021.  BPK menyebutkan bahwa Kemenkeu telah mengungkapkan kepada auditornya soal kendala pelaksanaan pajak karbon tersebut. Ada empat kendala yang menurut versi Kemenkeu menghambat penerapan peta jalan pajak karbon.  Pertama, situasi

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa penerimaan pajak dari sektor mineral dan batu bara (minerba) baru mencapai Rp43,3 triliun sampai dengan November 2025. Angka itu merupakan yang terendah sejak realisasi secara keseluruhan pada 2020. Pada 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19, setoran penerimaan pajak dari sektor minerba tercatat Rp25,2 triliun. Realisasinya meningkat

Jakarta, Intermask – Indonesia resmi bergabung dalam prakarsa global terbaru yang digagas Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk memperkuat transparansi perpajakan internasional. Pemerintah Indonesia telah menyatakan dukungan terhadap Joint Statement 4 Desember 2025 mengenai pertukaran otomatis informasi kepemilikan dan transaksi properti lintas negara. Dengan bergabungnya Indonesia, daftar negara pendukung kini semakin luas

Jakarta, Intermask – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan terbuka untuk saling bertukar data dengan instansi lain dalam upaya kolaborasi meningkatkan penerimaan negara. Dalam diskusi publik bertajuk ‘Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba’ yang digelar Kamis (11/12/2025), Bimo menyampaikan bahwa praktik pertukaran data antarkementerian dan lembaga sejatinya telah