Tax

Australia Pangkas Pajak Bahan Bakar hingga 50% untuk Redam Lonjakan Harga Energi

Intermask, Jakarta – Pemerintah Australia mengumumkan kebijakan pemangkasan pajak bahan bakar hingga 50% sebagai langkah darurat untuk menekan lonjakan harga energi yang dipicu konflik di Iran dan gangguan pasokan minyak global. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Anthony Albanese pada 30 Maret 2026.  Menurut Albanese, pemerintah akan memotong setengah pajak cukai (fuel excise) untuk […]

Australia Pangkas Pajak Bahan Bakar hingga 50% untuk Redam Lonjakan Harga Energi Read More »

Siap-siap Langganan Spotify dan Netflix Makin Mahal Akibat Pajak Impor

Masa depan perdagangan digital dunia tengah berada di persimpangan jalan. Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Kamerun berakhir buntu setelah Brasil menolak perpanjangan moratorium bea masuk atas produk digital. Keputusan ini membuka peluang bagi negara-negara di dunia untuk mulai memungut pajak impor pada layanan streaming musik, film, hingga produk digital lainnya yang berasal dari luar

Siap-siap Langganan Spotify dan Netflix Makin Mahal Akibat Pajak Impor Read More »

Dugaan Penyalahgunaan Coretax oleh Pegawai, Purbaya Lakukan Investigasi

Intermask, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya dugaan sabotase internal dalam pengembangan sistem perpajakan terbaru, Coretax. Purbaya mensinyalir desain antarmuka (interface) sistem tersebut sengaja dibuat rumit demi menguntungkan pihak-pihak tertentu. Modus Operandi Antarmuka Rumit Menurut Purbaya, desain Coretax yang tidak ramah pengguna diduga merupakan upaya terencana agar muncul celah bagi pihak ketiga

Dugaan Penyalahgunaan Coretax oleh Pegawai, Purbaya Lakukan Investigasi Read More »

Pemerintah Resmi Perpanjang Pelaporan SPT Tahunan WP OP hingga 30 April 2026

Intermask, Jakarta – Pemerintah resmi memberikan kelonggaran bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tenggat yang sebelumnya ditetapkan pada 31 Maret 2026 kini diundur menjadi 30 April 2026. Langkah ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bentuk respons pemerintah atas dinamika pelaporan yang

Pemerintah Resmi Perpanjang Pelaporan SPT Tahunan WP OP hingga 30 April 2026 Read More »

Pajak Content Creator di Indonesia: Masih Abu-Abu?

Intermask, Jakarta – Pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia mendorong munculnya profesi content creator sebagai sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Melalui platform seperti YouTube dan TikTok, kreator dapat memperoleh pendapatan dari iklan, promosi, hingga konten berbayar. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa seluruh penghasilan tersebut tetap merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini

Pajak Content Creator di Indonesia: Masih Abu-Abu? Read More »

Jumlah Wajib Pajak Berpenghasilan Tinggi yang Terkena Lapisan Tarif PPh 35% Terus Meningkat

Intermask, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan adanya tren kenaikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang masuk dalam kategori tarif Pajak Penghasilan (PPh) tertinggi sebesar 35% sepanjang tahun 2025. Berdasarkan aturan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif 35% ini dikhususkan bagi individu dengan

Jumlah Wajib Pajak Berpenghasilan Tinggi yang Terkena Lapisan Tarif PPh 35% Terus Meningkat Read More »

DJP Beri Relaksasi Pelaporan SPT Masa PPh 21 Desember 2025 Hingga Akhir Februari 2026

Intermask, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberikan kebijakan relaksasi terkait batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember 2025. Kebijakan ini diambil menyusul masa transisi implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP) yang tengah berlangsung. Melalui Pengumuman Nomor PENG-21/PJ.09/2026, DJP menyatakan bahwa langkah ini bertujuan

DJP Beri Relaksasi Pelaporan SPT Masa PPh 21 Desember 2025 Hingga Akhir Februari 2026 Read More »

Di Balik Kebijakan Pemutihan Pajak: Antara Keringanan Wajib Pajak dan Risiko Moral Hazard

Intermask, Jakarta – Kebijakan pemutihan pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek sekaligus memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya tanpa dikenakan sanksi administratif tertentu. Dalam praktiknya, pemutihan pajak biasanya dilakukan dengan cara menghapus atau mengurangi denda dan bunga atas tunggakan pajak, sehingga wajib

Di Balik Kebijakan Pemutihan Pajak: Antara Keringanan Wajib Pajak dan Risiko Moral Hazard Read More »

Bank Dunia: Kepatuhan Pajak UMKM Indonesia Hanya Mencapai 3%.

Intermask, Jakarta – Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan potret terbaru mengenai kepatuhan pajak sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berdasarkan laporan bertajuk “Reformasi untuk Indonesia yang Formal dan Makmur”, ditemukan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara, baik dalam bentuk PPh maupun PPN. Dalam survei Worker and Enterprise Household

Bank Dunia: Kepatuhan Pajak UMKM Indonesia Hanya Mencapai 3%. Read More »

Reformasi Pajak Korea Selatan 2025: Upaya Meningkatkan Penerimaan dan Keadilan Pajak

Intermask, Jakarta – Pemerintah Korea Selatan mengumumkan proposal reformasi pajak tahun 2025 yang bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan. Salah satu perubahan utama dalam proposal tersebut adalah peningkatan tarif pajak penghasilan badan (corporate income tax). Pemerintah mengusulkan kenaikan tarif sebesar satu persen pada setiap lapisan tarif pajak perusahaan. Tarif yang

Reformasi Pajak Korea Selatan 2025: Upaya Meningkatkan Penerimaan dan Keadilan Pajak Read More »