Tax

Jakarta, Intermask – Pemerintah Dominika mengumumkan serangkaian kebijakan fiskal untuk meringankan beban ekonomi masyarakat melalui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk atas barang kebutuhan pokok. Menteri Keuangan Irving McIntyre menyampaikan pemerintah telah mengajukan usulan pembebasan PPN atas 26 jenis barang kebutuhan pokok kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. “Untuk mengurangi kesulitan pada rakyat, kami […]

Jakarta, Intermask – Pemerintah Fiji mencatat kinerja pendapatan negara yang positif pada kuartal pertama tahun anggaran 2025–2026, meskipun negara tersebut telah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 15 persen menjadi 12,5 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian Fiji tetap berjalan kuat di tengah kebijakan penurunan tarif pajak. Berdasarkan Laporan Sementara Kinerja Fiskal Kuartal I

Jakarta, Intermask – Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) resmi menerbitkan panduan administratif (administrative guidance) terbaru yang mengatur berbagai ketentuan safe harbour dalam skema Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion (GloBE) Rules. Langkah ini dinilai sebagai angin segar bagi perusahaan multinasional yang menuntut penyederhanaan sistem perpajakan lintas negara. Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, menegaskan bahwa panduan kali

Jakarta, Intermask – Pemerintah Malaysia mengambil langkah untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menurunkan pajak jasa atas sewa properti usaha. Tarif pajak yang sebelumnya 8% kini diturunkan menjadi 6%, sebagaimana diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pidato Tahun Baru. Pajak jasa atas sewa ini mulai berlaku pada 1

Jakarta, Intermask – Implementasi Pajak Minimum Global (GMT) sebesar 15% kini menjadi standar baru dalam lanskap perpajakan internasional yang harus segera diantisipasi oleh para pelaku usaha di Indonesia. Sejalan dengan pengadopsian kebijakan ini melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024, skema insentif konvensional seperti tax holiday dinilai telah kehilangan taringnya. Pemerintah Menatap Alternatif Baru Melani Dewi

Jakarta, Intermask – Badan Audit dan Inspeksi Korea Selatan mengungkap skandal serius di tubuh National Tax Service (NTS). Lembaga pemungut pajak negara itu terbukti secara ilegal menghapus sedikitnya 1,4268 triliun won pajak yang seharusnya masih dapat ditagih dari para penunggak pajak. Praktik ini dilakukan bukan karena ketidakmampuan hukum, melainkan untuk menurunkan angka pajak tak tertagih

Jakarta, Intermask – Pemerintah akhirnya mempublikasikan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 atau UU APBN 2026.UU APBN 2026 tersebut diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2025, tetapi baru diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara kemarin, Rabu (7/1). DPR telah mengesahkan RUU APBN 2026 menjadi Undang-undang dalam

Jakarta, Intermask – Sepanjang 2025, sebanyak 4,7 juta kendaraan bermotor dari total 16 juta objek kendaraan bermotor yang terdaftar di Jawa Tengah menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan demikian, hanya sekitar 11,3 juta kendaraan yang sudah membayar pajak hingga akhir 2025. Penunggakan ini menyebabkan hilangnya potensi pendapatan daerah hingga sekitar Rp2,1 triliun. Danang Wicaksono selaku