Tax

Jakarta, Intermask – Pemerintah Bangladesh melalui National Board of Revenue (NBR) melakukan pembaruan terhadap sistem restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan. Melalui inovasi ini, NBR meluncurkan modul restitusi PPN daring (online) yang memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan permohonan restitusi tanpa harus datang langsung ke kantor […]

Jakarta, Intermask – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025. Beleid ini mengatur mengenai perpanjangan pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah hingga sebesar 100 persen atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Diskon PPN pembelian rumah ini sebenarnya sudah ada sejak Menteri Keuangan Sri

Jakarta, Intermask – Sedang ramai terkait pembahasan mengenai insentif pajak industri otomotifn 2026. Terkait hal ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum membaca surat yang diajukan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita tersebut. Dirinya mengatakan surat tersebut belum sampai ke mejanya. Namun ia memastikan pembahasan akan dilakukan setelah dokumen resmi diterima. “Ya mungkin belum sampai ke

Jakarta, Intermask – Pemerintah batal memberlakukan bea keluar untuk ekspor komoditas batu bara pada Kamis, 1 Januari 2026. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mengatakan regulasi (Peraturan Menteri Keuangan atau PMK) untuk penerapan bea keluar itu belum selesai disusun, dan masih dibahas. “Jadi, itu kan berdasarkan PMK, ini berdasarkan tren harga

Jakarta Intemask – Investor kripto di 48 negara akan mulai data transaksi dompet kripto mereka dicatat untuk kepentingan pajak pada 2026, menjelang implementasi resmi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) pada 2027. Melansir Cointelegraph Jumat (2/1/2026), CARF merupakan kerangka kerja transparansi pajak internasional yang dikembangkan oleh OECD, bertujuan untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka, tanpa memandang lokasi

Jakarta, Intermask – Mahkamah Agung (MA) menegaskan pidana denda dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan wajib dibayar dan tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan. Penegasan tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Ketentuan itu diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 ayat

Jakarta, Intermask – Menjelang akhir tahun 2025 lalu, terjadi antrean di sejumlah kantor pelayanan pajak (KPP) terkait aktivasi akun Coretax. Lalu, yang menjadi pertanyaan banyak wajib pajak adalah, apakah tenggat waktu atau deadline aktivasi akun Coretax pada 31 Desember 2025? Dikutip dari laman resminya, Jumat (2/1/2026), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut, untuk wajib pajak pada umumnya, aktivasi

Jakarta, Intermask – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, rencana pengenaan bea keluar ekspor batu bara, antara lain dimaksudkan untuk mengimbangi besarnya restitusi pajak yang selama ini dinikmati pelaku usaha tambang. Menurut Purbaya, jika dihitung secara bersih, penerimaan negara dari sektor batu bara justru bisa menjadi negatif setelah memperhitungkan berbagai kewajiban yang dibayar pelaku