Tax

Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

Jakarta, Intermask – Pemerintah menerbitkan Peraturan diatas yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan investasi, khususnya terkait kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan produk teknologi informasi. Berikut ringkasannya: Ringkasan […]

Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Read More »

Dirjen Pajak Ungkap Strategi Capai Target Pajak 2025

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memaksimalkan seluruh instrumen untuk mengejar target penerimaan pajak sampai akhir 2025. Dengan realisasi baru Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook laporan semester I/2025 senilai Rp2.076,9 triliun, fiskus atau pemungut pajak masih harus mengejar sisa target pemasukan Rp614,9 triliun.  Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pihaknya masih

Dirjen Pajak Ungkap Strategi Capai Target Pajak 2025 Read More »

PPN DTP atas Penyerahan Kuda

Jakarta, Intermask – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2025 ini mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2025. Berikut ringkasannya: Latar Belakang dan Pertimbangan: Peraturan ini dibuat untuk mendukung kesiapan alat pertahanan hewan khusus tertentu berupa kuda

PPN DTP atas Penyerahan Kuda Read More »

PP No. 44 Tahun 2025 – tata cara penetapan tarif, pengelolaan, dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP

Jakarta, Intermask – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 mengatur tentang tata cara penetapan tarif, pengelolaan, dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan PNBP dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan pengaturan. Bab I: Ketentuan Umum Bab II: Pengelola PNBP Bab III: Tata Cara

PP No. 44 Tahun 2025 – tata cara penetapan tarif, pengelolaan, dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP Read More »

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Jakarta, Intermask – Pemerintah menerbitkan beleid Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan untuk kemakmuran rakyat. Peraturan ini mencakup

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Read More »

PMK 71 Tahun 2025 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga …

Jakarta, Intermask – Kementerian Keuangan menerbitkan beleid PMK Nomor 71 Tahun 2025 mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode libur Natal dan Tahun Baru yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2026. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan

PMK 71 Tahun 2025 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga … Read More »

PMK 67 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Benang Kapas

Jakarta, Intermask – Menteri Keuangan menerbitkan beleid Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Benang Kapas mengatur tentang pengenaan bea masuk tambahan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor produk benang kapas. Berikut adalah ringkasan peraturan tersebut: Latar Belakang dan Pertimbangan: Peraturan ini dibuat dengan

PMK 67 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Benang Kapas Read More »

Tindak Lanjut atas Data Konkrit

Jakarta, Intermask – Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan beleid Per-18 tahun 2025 tentang Tindak Lanjut atas Data Konkrit yang mengatur tentang tindak lanjut atas data konkret. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berikut ringkasannya: Latar Belakang: Dasar Hukum: Definisi: Jenis

Tindak Lanjut atas Data Konkrit Read More »

PMK Nomor 72 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah

Jakarta, Intermask – Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025, berikut ringkasannya: Latar Belakang Perubahan ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas

PMK Nomor 72 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Read More »

PMK 74 tahun 2024 Cadangan Piutang Tak Tertagih yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Jakarta, Intermask – Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 74 tahun 2024 Cadangan Piutang Tak Tertagih yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto, berikut ringkasannya: Latar Belakang dan Tujuan Peraturan ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan dalam menghitung biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih bagi bank dan badan usaha lainnya yang menyalurkan kredit, sewa guna

PMK 74 tahun 2024 Cadangan Piutang Tak Tertagih yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto Read More »