Transfer Pricing

Penerapan Kuartil Included dan Kuartil Excluded dalam Analisis Transfer Pricing

Intermask, Jakarta – PENERAPAN KUARTIL INCLUDED DAN KUARTIL EXCLUDED DALAM ANALISIS TRANSFER PRICING 1. Pendahuluan Transfer pricing merupakan salah satu isu utama dalam perpajakan internasional karena berkaitan langsung dengan potensi pengalihan laba lintas yurisdiksi. Prinsip utama yang digunakan secara internasional adalah arm’s length principle, sebagaimana ditegaskan dalam OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and […]

Penerapan Kuartil Included dan Kuartil Excluded dalam Analisis Transfer Pricing Read More »

Penerapan Rentang Interkuartil dalam Analisis Transfer Pricing

Intermask, Jakarta – Dalam penerapan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha, salah satu yang digunakan untuk analisis adalah tentang rentang interkuartil, berikut uraiannya. 1. Pendahuluan Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle/ALP) merupakan fondasi utama dalam pengaturan transfer pricing baik di tingkat internasional maupun domestik. Dalam praktik, penerapan ALP sering kali menghasilkan sekumpulan data pembanding

Penerapan Rentang Interkuartil dalam Analisis Transfer Pricing Read More »

Kewajiban Local File, Master File, dan CbCR: Siapa yang Wajib dan Kapan?

Jakarta, Intermask – Kewajiban penyusunan Local File, Master File, dan Country-by-Country Report (CbCR) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengawasi penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) atas transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui pengalihan laba (profit shifting) dan memastikan bahwa

Kewajiban Local File, Master File, dan CbCR: Siapa yang Wajib dan Kapan? Read More »

Peran Transfer Pricing dalam Perencanaan Pajak Perusahaan

Perencanaan pajak merupakan strategi yang umum digunakan perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak dalam koridor peraturan yang berlaku. Bagi perusahaan multinasional, perencanaan pajak menjadi semakin kompleks karena melibatkan transaksi lintas yurisdiksi dengan perbedaan tarif dan sistem perpajakan. Salah satu instrumen utama yang sering dimanfaatkan dalam perencanaan pajak adalah transfer pricing, yaitu penetapan harga atas transaksi antar

Peran Transfer Pricing dalam Perencanaan Pajak Perusahaan Read More »

Peluang Implementasi Pillar 1 Amount B di Indonesia

Jakarta, Intermask – OECD menerbitkan Pillar 1 Amount B sebagai bagian dari rangkaian inisiasi BEPS jangka panjangnya yang dibuat agar mengatasi tantangan penetapan harga transfer atas digitalisasi ekonomi. Amount B dimaksudkan untuk menyederhanakan penetapan harga transfer untuk aktivitas pemasaran dan distribusi dasar, dengan tujuan untuk meringankan beban kepatuhan penetapan harga transfer bagi wajib pajak dan

Peluang Implementasi Pillar 1 Amount B di Indonesia Read More »

Mengapa Perusahaan melakukan transaksi afiliasi?

Jakarta, Intermask – Ada yang tidak berani menjawab pertanyaan dari pemeriksa terkait transaksi afiliasi. Yuk kita bahas… Selamat siang … Perusahaan kami sedang diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ada pertanyaan dari pemeriksa KPP apa alasan Perusahaan saudara melakukan transaksi afiliasi?. Saya takut menjawab, karena khawatir akan berdampak terhadap hasil pemeriksaan. Jawabannya apa yaa… Dari:

Mengapa Perusahaan melakukan transaksi afiliasi? Read More »

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha – Umum

Jakarta, Intermask – Dalam PMK-172/PMK.03/2023 (PMK-172) Pengujian Kepatuhan Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dijelaskan dengan lebih rinci. Banyak pasal-pasal yang menjelaskan terkait hal tersebut. Dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/ atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak melalui pengujian kepatuhan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Pengujian

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha – Umum Read More »

Perpajakan Internasional – Pillar 1

Jakarta, Intermask – Amount A Pillar 1 Pada bulan September 2023 OECD menerbitkan laporan perkembangan perpajakan internasional terkait dengan ekonomi digital yaitu Outcome Statement on the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy (Two-Pillar Solution). Salah satu yang dibahas dalam laporan tersebut adalah tentang Amount A dari Pillar

Perpajakan Internasional – Pillar 1 Read More »

Hubungan Istimewa karena Penguasaan menurut PMK 172/2023, ada yang Berbeda dengan Peraturan Sebelumnya

Jakarta, Intermask – Hubungan Istimewa karena penguasaan terdapat dalam pasal 18 ayat 4 huruf b yaitu: “Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung..” Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat 4 PMK-22/PMK.03/2020 dijelaskan lebih rinci bahwa Hubungan istimewa karena penguasaan

Hubungan Istimewa karena Penguasaan menurut PMK 172/2023, ada yang Berbeda dengan Peraturan Sebelumnya Read More »

Apa yang diatur dalam PMK-172 ?

Jakarta, Intermask – PMK-172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa telah terbit tahun 2023 yang lalu. Muncul banyak harapan dari berbagai kalangan terutama bagi Wajib Pajak agar penerapan Arm’s Length Principle lebih berkeadilan. Dalam 10 tahun terakhir dispute antara otoritas dan Wajib Pajak jumlahnya makin meningkat

Apa yang diatur dalam PMK-172 ? Read More »