Transfer Pricing

Peran Transfer Pricing dalam Perencanaan Pajak Perusahaan

Accounting, Tax, Transfer Pricing /

Perencanaan pajak merupakan strategi yang umum digunakan perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak dalam koridor peraturan yang berlaku. Bagi perusahaan multinasional, perencanaan pajak menjadi semakin kompleks karena melibatkan transaksi lintas yurisdiksi dengan perbedaan tarif dan sistem perpajakan. Salah satu instrumen utama yang sering dimanfaatkan dalam perencanaan pajak adalah transfer pricing, yaitu penetapan harga atas transaksi antar […]

Peran Transfer Pricing dalam Perencanaan Pajak Perusahaan Read More »

Peluang Implementasi Pillar 1 Amount B di Indonesia

Tax, Transfer Pricing /

Jakarta, Intermask – OECD menerbitkan Pillar 1 Amount B sebagai bagian dari rangkaian inisiasi BEPS jangka panjangnya yang dibuat agar mengatasi tantangan penetapan harga transfer atas digitalisasi ekonomi. Amount B dimaksudkan untuk menyederhanakan penetapan harga transfer untuk aktivitas pemasaran dan distribusi dasar, dengan tujuan untuk meringankan beban kepatuhan penetapan harga transfer bagi wajib pajak dan

Peluang Implementasi Pillar 1 Amount B di Indonesia Read More »

Mengapa Perusahaan melakukan transaksi afiliasi?

Business, Transfer Pricing /

Jakarta, Intermask – Ada yang tidak berani menjawab pertanyaan dari pemeriksa terkait transaksi afiliasi. Yuk kita bahas… Selamat siang … Perusahaan kami sedang diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ada pertanyaan dari pemeriksa KPP apa alasan Perusahaan saudara melakukan transaksi afiliasi?. Saya takut menjawab, karena khawatir akan berdampak terhadap hasil pemeriksaan. Jawabannya apa yaa… Dari:

Mengapa Perusahaan melakukan transaksi afiliasi? Read More »

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha – Umum

Transfer Pricing /

Jakarta, Intermask – Dalam PMK-172/PMK.03/2023 (PMK-172) Pengujian Kepatuhan Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dijelaskan dengan lebih rinci. Banyak pasal-pasal yang menjelaskan terkait hal tersebut. Dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/ atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak melalui pengujian kepatuhan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Pengujian

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha – Umum Read More »

Perpajakan Internasional – Pillar 1

Transfer Pricing /

Jakarta, Intermask – Amount A Pillar 1 Pada bulan September 2023 OECD menerbitkan laporan perkembangan perpajakan internasional terkait dengan ekonomi digital yaitu Outcome Statement on the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy (Two-Pillar Solution). Salah satu yang dibahas dalam laporan tersebut adalah tentang Amount A dari Pillar

Perpajakan Internasional – Pillar 1 Read More »

Hubungan Istimewa karena Penguasaan menurut PMK 172/2023, ada yang Berbeda dengan Peraturan Sebelumnya

Transfer Pricing /

Jakarta, Intermask – Hubungan Istimewa karena penguasaan terdapat dalam pasal 18 ayat 4 huruf b yaitu: “Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung..” Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat 4 PMK-22/PMK.03/2020 dijelaskan lebih rinci bahwa Hubungan istimewa karena penguasaan

Hubungan Istimewa karena Penguasaan menurut PMK 172/2023, ada yang Berbeda dengan Peraturan Sebelumnya Read More »

Apa yang diatur dalam PMK-172 ?

Transfer Pricing /

Jakarta, Intermask – PMK-172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa telah terbit tahun 2023 yang lalu. Muncul banyak harapan dari berbagai kalangan terutama bagi Wajib Pajak agar penerapan Arm’s Length Principle lebih berkeadilan. Dalam 10 tahun terakhir dispute antara otoritas dan Wajib Pajak jumlahnya makin meningkat

Apa yang diatur dalam PMK-172 ? Read More »

PMK-172 Tahun 2023 -Beleid yang lebih lengkap tentang Transfer Pricing

Transfer Pricing /

Jakarta, Intermask – Pada akhir tahun 2023 tepatnya tanggal 29 Desember 2023, Menteri Keuangan menerbitkan PMK-172 Tahun 2023. PMK-172 tersebut memberikan angin segar bagi penerapan Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa karena banyak perubahan-perubahan dalam memperbaiki penerapan PKKU selama ini khususnya manfaat bagi Wajib Pajak. Hal-hal menarik terkait

PMK-172 Tahun 2023 -Beleid yang lebih lengkap tentang Transfer Pricing Read More »