Intermask, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan apresiasi terhadap kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) setelah sebelumnya lembaga tersebut menjadi sorotan publik. Pemerintah bahkan sempat mempertimbangkan pembubaran DJBC dan menggantikan fungsinya dengan perusahaan inspeksi dan verifikasi asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS).
Namun, setelah dilakukan rotasi besar-besaran di lingkungan Kementerian Keuangan, kinerja DJBC dinilai mengalami perbaikan yang signifikan. “Beberapa minggu yang lalu saya rapat di istana dengan Pak Presiden (Prabowo Subianto). Sebelumnya dia selalu bilang Bea Cukai bubarkan, ganti SGS. Kemarin sudah berbeda, tadinya saya berpikir kita harus gantikan Bea Cukai dengan SGS, tetapi ternyata ada perbaikan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Pelantikan Pejabat Kementerian Keuangan di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Sebelumnya, Purbaya diketahui pernah menyampaikan peringatan keras terkait kemungkinan pembekuan Bea Cukai apabila kinerjanya tidak membaik dan tingkat kepuasan masyarakat tetap rendah. “Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” ujar Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025).
Sebagai informasi, peran Société Générale de Surveillance (SGS) dalam sistem kepabeanan Indonesia bukan hal baru. Perusahaan ini pernah digunakan pemerintah di era Orde Baru pada masa Menteri Keuangan Ali Wardhana untuk mengatasi penyelewengan dan praktik korupsi yang marak terjadi di Bea Cukai.
Menurut Purbaya, perbaikan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pembekuan DJBC tidak diperlukan. Ia menilai kemajuan tersebut merupakan hasil dari kerja sama dan sinergi seluruh pegawai di lingkungan Bea Cukai. Purbaya juga secara khusus mengapresiasi langkah pembenahan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama.
“Biasanya saat rapat di istana, kalau mereka (pejabat pemerintah) mulai ngomong Bea Cukai sampai pajak, saya lemes aja. Tapi itu penghargaan yang luar biasa. Kita belum sampai, tapi sudah dilihat ada kemajuannya. Itu karena kerja keras Pak Djaka dan kawan-kawan,” kata Purbaya.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara hingga 28 Februari 2026 tercatat mencapai Rp358 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp44,9 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp68 triliun.
Meski mendapatkan apresiasi dari Presiden, Purbaya mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk tidak terlena. Ia menegaskan bahwa tantangan pengumpulan penerimaan negara masih besar, terutama di tengah tekanan perekonomian global yang tidak menentu. Peran penerimaan negara dinilai sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perekonomian nasional.
“Jadi pujian itu merupakan penghargaan apa yang kita kerjakan selama ini sekaligus pecutan. Kalau ke depan turun celaka kita. Namun saya yakin kita bisa maju bersama apalagi kalau semuanya semangat, menjaga integritas, dan meyakini bahwa kinerja anda bisa memenuhi masa depan Indonesia,” pungkas dia.
Sumber: Kinerja Membaik, Purbaya Urungkan Rencana Bubarkan Bea Cukai