Jakarta, IMC Indonesia – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti tertundanya pengenaan pajak karbon yang telah tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias HPP yang disahkan 2021.
BPK menyebutkan bahwa Kemenkeu telah mengungkapkan kepada auditornya soal kendala pelaksanaan pajak karbon tersebut. Ada empat kendala yang menurut versi Kemenkeu menghambat penerapan peta jalan pajak karbon.
Pertama, situasi perekonomian masih belum pulih yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Perekonomian nasional menghadapi risiko global antara lain karena peningkatan harga komoditas energi dan pangan global dan konflik geopolitik di beberapa kawasan ekonomi yang menyebabkan peningkatan inflasi domestik.
edua, penerapan pajak karbon di Indonesia berpotensi meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Independent Power Producer (IPP) yang pada akhirnya ditanggung oleh belanja APBN melalui skema subsidi dan kompensasi listrik.
Untuk itu, Pemerintah perlu merevisi terlebih dahulu PMK Nomor 178 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 174 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik yang saat ini sedang diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.
Ketiga, sesuai amanat UU HPP, Peta Jalan Pajak Karbon salah satunya harus memuat strategi penurunan emisi karbon untuk masing-masing sektor sesuai dengan target NDC dan NZE. Namun demikian, di dalam dokumen E-NDC terakhir belum terdapat strategi carbon pricing sebagai salah satu strategi untuk mencapai NDC tersebut.
Keempat, penerapan pajak karbon harus mempertimbangkan seluruh aspek terkait, termasuk sinkronisasi dengan kebijakan lain, pengembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor dan institusi, serta kondisi ekonomi terkini.
Sumber: Temuan BPK, ini 4 alasan Kemenkeu tak tuntaskan peta jalan pajak karbon
*Disclaimer*