PMK-172 Tahun 2023 -Beleid yang lebih lengkap tentang Transfer Pricing

/ Transfer Pricing / By

Jakarta, Intermask – Pada akhir tahun 2023 tepatnya tanggal 29 Desember 2023, Menteri Keuangan menerbitkan PMK-172 Tahun 2023. PMK-172 tersebut memberikan angin segar bagi penerapan Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa karena banyak perubahan-perubahan dalam memperbaiki penerapan PKKU selama ini khususnya manfaat bagi Wajib Pajak.

Hal-hal menarik terkait PMK-172 adalah sebagai berikut:

  1. PMK-172 mencabut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan lstimewa dan Tata Cara Pengelolaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2120);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 468); dan
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 262).

Pengaturan tentang PKKU, Prosedur Persetujuan Bersama dan Kesepatakan Harga Transfer yang semula diatur dalam beleid tersediri saat ini disatukan dalam satu beleid.

  • PMK-172 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 29 Desember 2023. Dengan demikian akan diterapkan mulai tahun pajak 2024.
  • Terdapat beberapa perubahan yang semula diatur di PMK-213, PMK-49 dan PMK-22 misalnya adanya tambahan kriteria hubungan istimewa, Penerapan PKKU dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atas Wajib Pajak dalam negeri yang memenuhi ketentuan sebagai Bentuk Usaha Tetap, penyesuaian keterkaitan dan sebagainya.
  • Pertimbangan diterbitkannya PMK-172 sebagai berikut:
  • untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa.
  • PMK-213, PMK-49 dan PMK-22 saat ini belum dapat menampung kebutuhan sebagaimana dimaksud pada poin 4.a. sehingga perlu diganti.

PMK-172 setidaknya merupakan kompilasi dari peraturan-peratusan sebelumnya tentang PKKU dengan beberapa isu baru. Diharapkan dengan diterbitkannya PMK-172 dapat lebih memenuhi kebutuhan penerapan PKKU bagi semua pihak terutama bagi Wajib Pajak dan Otoritas Pajak. Namun sampai tulisan ini dimuat belum ada peraturan turunannya. Aturan yang lebih bawah dan lebih teknis masih berpegang pada PER-32/2011, PER-22/2013 dan SE-50/2013 yang sudah berumur lebih dari 10 tahun. Padahal kasus-kasus transfer pricing sangat beragam dan makin kompleks yang pada kenyataannya banyak menimbulkan dispute antara otoritas dan Wajib Pajak. Kondisi ini seharusnya bisa segera diantisipasi oleh pihak otoritas.

Oleh: Maskudin

Sumber: PMK 172/2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan aturan terkait dengan tambahan pengalaman penulis sebagai Pemeriksa Pajak DJP lebih dari 25 tahun.

*Disclaimer*