Jakarta, Intermask – Gubernur Florida, Ron DeSantis, tengah mendorong rencana ambisius untuk menghapuskan pajak properti bagi pemilik rumah di wilayah tersebut melalui amandemen konstitusi. Sang Gubernur menilai bahwa pengenaan pajak atas rumah tinggal utama merupakan praktik yang memberatkan, karena membuat pemilik rumah seolah-olah “menyewa” properti mereka sendiri kepada pemerintah meskipun cicilan KPR sudah lunas. Bagi banyak penduduk Florida, usulan ini dipandang sebagai solusi nyata di tengah tekanan ekonomi akibat melonjaknya premi asuransi dan tingginya biaya hidup yang mengancam kepemilikan hunian mereka.
Namun, rencana ini memicu perdebatan sengit terkait stabilitas ekonomi jangka panjang dan keberlangsungan layanan publik. Para kritikus mengingatkan bahwa pajak properti selama ini merupakan sumber pendanaan utama bagi fasilitas vital seperti sekolah negeri, kepolisian, pemadam kebakaran, hingga pembangunan infrastruktur jalan. Untuk menutup lubang anggaran yang diperkirakan mencapai 43 miliar dolar AS, muncul wacana untuk menaikkan pajak penjualan (PPN) hingga mencapai 12%. Jika ini terjadi, Florida akan menjadi negara bagian dengan tingkat pajak konsumsi tertinggi di Amerika Serikat, yang justru berisiko membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sisi lain, sektor real estat diprediksi akan mengalami guncangan besar jika kebijakan ini disahkan. Meskipun nilai properti bagi pemilik rumah saat ini diperkirakan akan melonjak hingga 9%, hal ini justru akan mempersulit pembeli rumah pertama dan penyewa rumah yang sudah kesulitan dengan harga pasar yang tinggi. Menjelang kemungkinan pemungutan suara pada tahun 2026, warga Florida kini dihadapkan pada pilihan sulit antara keringanan beban pajak pribadi atau risiko penurunan kualitas layanan komunitas akibat berkurangnya basis pendapatan daerah.
Sumber : Is Florida eliminating property taxes? What we know, what would happen