Intermask, Jakarta – CEO Nvidia, Jensen Huang, memberikan tanggapannya mengenai kebijakan pajak bagi individu super kaya yang diberlakukan oleh pemerintah California, Amerika Serikat (AS). Ia menyatakan tidak keberatan dengan besarnya pajak yang harus ia setor, yang diperkirakan mencapai US$7,75 miliar atau sekitar Rp134 triliun (dengan asumsi kurs Rp17.300 per dolar AS).
Berdasarkan data awal Januari lalu, total kekayaan Huang menyentuh angka US$155 miliar. Merujuk pada aturan pajak di California yang menetapkan tarif 5% bagi individu dengan aset di atas US$1,1 miliar, maka Huang diwajibkan membayar pajak sebesar US$7,75 miliar tersebut.
Huang menegaskan bahwa dirinya tidak terlalu memusingkan regulasi baru itu. Ia berkomitmen untuk patuh membayar pajak sesuai ketentuan karena sudah memilih untuk menetap di wilayah California.
“Kami telah memilih untuk tinggal di Silicon Valley, sehingga berapa pun besaran pajak yang ditetapkan, saya tidak mempermasalahkannya,” tegas Huang.
Sikap rendah hati Huang ini berbanding terbalik dengan reaksi sejumlah miliarder lainnya. Palmer Luckey, pendiri Anduril, berpendapat bahwa kebijakan pajak kekayaan ini akan memaksa para pemilik perusahaan untuk menjual sebagian besar saham mereka demi melunasi kewajiban pajak.
“Kini saya dan rekan-rekan pendiri perusahaan harus berusaha mencari dana tunai miliaran dolar,” tulis Luckey melalui unggahannya di platform X pada 28 Desember lalu.
Senada dengan Luckey, Vinod Khosla yang merupakan pemodal ventura sekaligus pendiri Sun Microsystems, memperingatkan bahwa beban pajak ini justru akan mendorong kaum kaya untuk hengkang dari California.
Wacana aturan pajak ini sendiri telah diusulkan sejak November 2025. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari serikat pekerja kesehatan dan sejumlah legislator progresif AS, dengan target sasaran sekitar 200 orang terkaya di dunia.
Melalui kebijakan ini, pemerintah California diproyeksikan mampu meraup pendapatan pajak hingga US$100 miliar. Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk menambal defisit anggaran kesehatan yang meningkat akibat pemotongan belanja federal, serta menyokong sektor pendidikan publik dan program bantuan pangan.
Inisiatif ini mendapat dukungan luas dari masyarakat, terbukti dengan terkumpulnya lebih dari 870 ribu tanda tangan dalam pemungutan suara November lalu untuk melegalkan aturan tersebut.
Pajak ini akan menyasar seluruh aset yang memiliki nilai ekonomi, termasuk kepemilikan bisnis dan saham. Ketentuan ini tetap mengikat meskipun wajib pajak telah pindah dari California sejak awal 2026.
Adapun aset berbentuk properti akan dikecualikan karena sudah masuk dalam objek pajak properti tersendiri. Sebagai keringanan, pemerintah setempat memberikan opsi bagi wajib pajak untuk melunasi tagihan tersebut melalui skema cicilan hingga jangka waktu lima tahun.
Sumber: Mau Ditarik Pajak Rp134 T, Taipan Ini Kasih Respons Tak Terduga